Jadi Menteri

Menjadi Menteri

Kita mengenal banyak orang yang terus menerus berkontribusi dengan ilmunya. Sebutlah misalnya Sarlito Wirawan Sarwono, Arief Rahman, Seto Mulyadi. Ada pula Christian Hadinata, Rudy Chaerudin, Iwan Tirta. Ada pula Bagong Kusudiarjo, WS Rendra, Umar Kayam. Masih ada banyak lagi.

Pernahkah mereka jadi menteri? Tidak. Maka kalimat “berkontribusi kepada negara tidak harus menjadi menteri,” terdengar jadi sangat klise belakangan ini. Jadi klise karena diucapkan dengan ratapan terhadap pencopotan menteri. Menteri yang dikabarkan ajaib, sakti, yang sudah membuat berbagai keajaiban dalam waktu singkat, sehingga pencopotannya dianggap tidak masuk akal, dan hanya bisa terjadi akibat tekanan mafia.

Jadi Menteri

Jabatan menteri sepertinya sudah jadi jabatan sakral. Orang-orang tertentu mungkin akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya, tanpa malu-malu. Saya pernah menyaksikan sendiri seseorang dengan jabatan yang sudah cukup tinggi kasak kusuk soal jabatan menteri untuk dirinya, tanpa malu-malu, di depan saya yang hari itu baru pertama kali bertemu dia. Dia mungkin sangat bahagia sekarang, karena pada reshuffle yang lalu akhirnya ia masuk ke kabinet.

Singkat kata, bagi orang tertentu, sukses berkarir, berkarya, berbisnis, dan lain-lain, dianggap kurang lengkap kalau belum jadi menteri.

Mengapa begitu? Seorang teman saya yang cukup sering ikut dalam kegiatan beberapa menteri becerita bahwa jadi menteri itu memang VVIP. Di jalan raya ia tak perlu antri dalam kemacetan. Mobil pengawal dengan sirene meraung angkuh selalu siap membukakan jalan. Di bandara ia tak perlu check in atau menunggu di ruang tunggu. Bila perlu, keberangkatan pesawat bisa ditunda untuknya.

Previllege atau keistimewaan seperti itu agaknya sulit didapat orang kalau ia bukan menteri, meski ia sudah sangat kaya atau terkenal. Mungkin itulah sebabnya, jadi menteri itu adalah sesuatu yang didambakan banyak orang.

Jabatan menteri adalah simbol kekuasaan di lapis kedua. Lapis pertama, yaitu presiden, terlalu sulit untuk dikejar. Maka pembagian kekuasaan sebagai imbalan kontribusi politik dilakukan di level ini. Tak hanya partai politik yang diberi jatah, tapi juga kekuatan seperti NU dan Muhammadiyah, meski tak pernah disebut secara resmi. Menang kalah dalam pertarungan ini disimbolkan oleh berapa banyak kursi menteri yang berhasil diraih.

Jabatan menteri sering dianggap sebagai jantung yang akan menentukan hitam putihnya bangsa ini. Kalau menterinya hebat, akan hebatlah bangsa ini. Maka, seperti dalam kehebohan baru-baru ini, orang ramai membahas cerita bagaimana seorang menteri demikian hebat, bisa membuat perubahan demikian besar, meski hanya menjabat beberapa hari. Ceritanya masih berlanjut hingga kini.

Faktanya, sering kali menteri itu tak bergigi. Ia hanya bisa jadi simbol di atas raksasa birokrasi yang sudah menahun. Kekuasaan sebenarnya ada di tangan para dirjen, bahkan para direktur di kementerian. Faktanya, orang tolol sekalipun bisa jadi menteri, dan kementerian berjalan saja. Faktanya, mungkin 60% waktu menteri habis untuk berbagai kegiatan seremoni, ditambah rapat-rapat tidak jelas.

Pada saat yang sama orang-orang sejenis yang saya sebut namanya di atas tadi terus berkontribusi, tanpa pernah kena reshuffle.

tulisan oleh kang Hasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.